Kolaborasi Sukseskan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan
Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) membutuhkan bantuan stakeholder terutama di desa melalui Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan agar partisipasi masyarakat dapat terus ditingkatkan. Program tersebut tak dapat berjalan tanpa adanya kerja sama dari para pemangku kepentingan.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI, Cahyo Ariawan dalam sambutannya membuka Launching & Webinar Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang digelar KPU Kabupaten Cianjur, di Desa Sindangsari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Rabu (6/10/2021). Kegiatan peluncuran program ini sekaligus menandai penandatanganan kerja sama antara KPU Kab Cianjur dengan Pemerintah Kab. Cianjur.
Cahyo yang hadir secara daring mewakili KPU mengucapkan terima kasih kepada pemerintah setempat beserta jajaran telah membantu menyukseskan program prioritas nasional tersebut. "Besar harapan kami agar KPU dan pemangku kepentingan termasuk pemerintah kabupaten, tokoh agama, tokoh adat, pemimpin desa dan lapisan dapat berkontribusi mencerdaskan bangsa melalui pendidikan pemilih di desa," kata Cahyo.
Dengan webinar yang diberikan kepada kader program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Desa Sindangsari, kata Cahyo, diharapkan tercipta kader yang terbaik yang dapat menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai dasar demokrasi, pentingnya pemilu serta mendorong menggunakan haknya dalam Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. "Selain mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara nasional, mandiri, berdaulat, juga kami mengharapkan muncul kader yang terbaik membantu kerja KPU dalam mensosialisasikan program dan tahapan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan tahun 2024," tutur Cahyo.
Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Selly Nurdinah menyampaikan program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Di Kabupaten Cianjur, menurut dia terdapat peningkatan kurang lebih 10 persen partisipasi masyarakat pada pemilihan yakni pada Pilkada 2020. "Jadi kalau di cianjur ini ini tren dari tahun 2006 partisipasi menurun, di mana tahun 2006 ada di angka 70 persen, 2011 partisipasi menurun 60 persen, 2015 kemarin hanya 56,9 persen, pada pilkada 2020 ada peningkatan 10 persen jadi 67,4 persen," ujar Selly.
Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok mengapresiasi KPU Kabupaten Cianjur yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten setempat. Rifqi mengatakan Cianjur telah sukses menyelenggarakan pemilu serta pemilihan sebelumnya sehingga diharapkan melalui kegiatan ini Cianjur bisa terus meningkatkan dan menjaga kualitas penyelenggaraan serta partisipasi masyarakatnya.
"Juga kita berharap dengan kegiatan ini diharapkan di Kabupaten Cianjur nanti 2024 menghasilkan pemilih yang berkualitas tidak termakan oleh pemberian sesuatu mau itu money politik atau lainnya, kemudian menjadi pemilih informatif, tidak termakan hoaks dan penting menjadi pemilih mandiri, memilih berdasarkan pilihannya sendiri bukan karena faktor dari pihak lain," kata Rifqi.
Senada, Bupati Kabupaten Cianjur, Herman Suherman menyampaikan Cianjur telah sukses menyelenggarakan pemilihan sebelumnya terkhusus pada Pilkada 2020 disaat pandemi covid-19 tidak menimbulkan kluster pasca Pilkada. Untuk itu, Herman berharap dengan kegiatan ini menjadi persiapan mensukseskan Pemilihan dan Pemilu 2024. Herman lebih lanjut berpesan agar peserta pembekalan mengikuti kegiatan secara cermat dan diharapkan desa lainnya bisa seperti di Desa Sindangsari.
Kegiatan launching dilanjutkan dengan penandatangan perjanjian kerja sama antara KPU Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang kemudian diakhiri dengan kegiatan webinar. Adapun narasumber dari webinar Anggota KPU Provinsi Jabar Idham Holik, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMB) Kabupaten Cianjur Asep Kusmana Wijaya dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cianjur Rachmat Hartono.
Idham berharap program ini dapat diteruskan di seluruh desa dan kelurahan di wilayah Cianjur dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan 2024. "Saya yakin apabila program ini berjalan efektif, partisipasi pemilih akan semakin berintegritas karena pemilih memiliki pengetahuan cukup sehingga bisa bertindak dengan rasional, dan logis," kata Idham.
Narasumber lainnya, Rachmat menyampaikan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah terkhususnya untuk mensosialisasikan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilih serta mendapat informasi komprehensif. Untuk itu, Rachmat menilai program yang melahirkan kader-kader di desa ini bisa juga membantu pemerintah daerah dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan. "Program ini sangat tepat, [kader] langsung sentuhannya dengan masyarakat pemilih," kata Rachmat.
Narasumber terakhir, Asep menyampaikan demokratisasi desa melalui pembelajaran demokrasi yang masif dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat desa dapat menguatkan demokrasi nasional. Pasalnya, menurut Asep demokrasi nasional akan kokoh apabila didukung oleh demokrasi di tingkat akar rumput atau langsung menyentuh kehidupan masyarakat desa. (humas kpu ri tenri/ foto tenri/ed diR)
