Manfaatkan Teknologi Siapkan Pemilu dan Pemilihan 2024
Jakarta, kpu.go.id - Beberapa tahun terakhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah banyak memanfaatkan sistem informasi untuk membantu dan mendukung pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Selain efisien dan efektif pemanfaatan teknologi informasi juga sejalan dengan semangat transparansi.
Hal ini disampaikan Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Manik dalam webinar sesi 7 "Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19?” yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Kamis (30/9/2021).
"Menurut kami KPU, tentu ini suatu sebuah keniscayaan dalam memanfaatkan teknologi agar kerja-kerja serta pelayanan yang diberikan KPU semakin cepat, mudah dan transparan dan akuntabel," ujar Evi.
Evi menjabarkan beberapa sistem informasi yang kembali dipersiapkan KPU dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024 antara lain Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Kesemuanya menurut dia terus diperbaiki serta dikembangkan. "Tentu kita harapkan agar semakin memberikan akses kepada publik untuk mengawasi atau melakukan kontrol terhadap kerja-kerja penyelenggara," kata Evi.
Anggota DPR RI Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan pandemi Covid-19 tidak boleh menghambat hak-hak konstitusional atau sebagai alasan menurunkan kualitas demokrasi atau dalih bagi penyelenggara pemilu untuk membuat pesta demokrasi ala kadarnya.
"Bila memang pada akhirnya 2024 masih pandemi, sesuai pengalaman kita implikasinya biaya begitu banyak, harus disiapkan skenario sejak dini,penerapan protokol kesehatan setiap tahapan layaknya pilkada 2020 agar pelaksanaan 2024 ditengah pandemi tidak menjadi cluster baru,"
Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Ir. H. Endro Suswantoro Yahman menekankan bahwa demokrasi membutuhkan partai politik sehingga untuk membuat demokrasi menjadi sehat perlu membuat partai politik itu menjadi sehat. Meskipun itu, kata Endro, bukanlah tugas partai politik saja melainkan seluruh elemen masyarakat perlu membuat partai politik menjadi sehat.
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menyampaikan bahwa pengalaman pemilu sebelumnya dapat dijadikan modal untuk menyiapkan pemilu dan pilkada 2024. "Saya berpendapat penyelenggara pemilu juga harus mengalami evolusi perbaikan, pengalaman pada masa lalu menjadi modal untuk improvisasi dan perbaikan.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo. Menurut Ari, penyelenggaraan pemilihan pada 2020 saat pandemi covid-19 bisa menjadi modal pembelajaran untuk persiapan menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024. "Kita punya modal dan optimis untuk Pemilu 2024 tentu lebih baik lagi," kata Ari.
Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto menyampaikan tidak ada sukses yang lebih bagus dibandingkan bahwa pemilu mampu menghasilkan pemimpin yang akuntabel dan akuntabilitas bagian dari prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu. Untuk itu, menurut Arif standar harus terus dinaikkan sehingga akuntabilitas tetap terjaga.
Ketua Bidang Penerbitan dan Penghargaan MIPI Rahmat Hollyson menekankan selain mengejar sukses prosedur pelaksanaan pemilu juga pentingnya memikirkan sukses capaian yang akan diperoleh dari penyelenggaraan pemilu itu sehingga nantinya akan menghasilkan para pemimpin yang pro-rakyat. "Output impact menghasilkan kepala daerah yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat, apa gunanya melaksanakan pemilu biaya mahal luar biasa tetapi kepala daerah terpilih sudah lebih 400 kepala daerah terjerat kasus korupsi," ungkap Rahmat.
Sementara itu, Wakil Ketua IV MIPI Andi Masrich menekankan perlunya menyederhanakan waktu tahapan kampanye agar penerapan protokol kesehatan yang maksimal dan menghindari kerumunan. (humas kpu ri tenri/ foto tenri/ed diR)
