Memproses PAW Anggota DRPD Sesusai Pedoman Hukum
Jakarta, kpu.go.id – Proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berpegang pada pedoman hukum. Hal ini disampaikan Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari dalam Rapat Koordinasi Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang digelar KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (25/10/2021).
Hasyim yang hadir secara daring mengatakan pedoman hukum yang dipegang antara lain UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), UU Nomor 2 tahun 2018 atas perubahan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
"Kalau kita sudah memegang prinsip atau azas (pedoman hukum) maka ketemu perkara apapun kembalikan kepada prinsip azas maka tidak menemui kesulitan," ujar Hasyim.
Pada prinsipnya, kata Hasyim, anggota DPRD digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang menduduki perolehan suara terbanyak dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik (parpol) yang sama dan dapil yang sama.
Alurnya dimulai dari proses permintaan PAW yakni surat dari pimpinan dewan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sejak diterimanya surat, KPU mendapat batas waktu 5 hari untuk menjawab surat tersebut. Dalam proses menyampaikan surat jawaban ke pimpinan dewan, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota memeriksa dan meneliti dokumen calon PAW yakni SK penetapan hasil, SK penetapan calon terpilih, serta dokumen pendukung lainnya seperti LHKPN. Setelah itu, ditetapkan dalam rapat pleno dan dibuat berita acara serta surat jawaban untuk pimpinan DPR, DPD, DPRD.
Batas waktu pelaksanaan PAW, kata Hasyim, maksimal 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Untuk itu, jika ada anggota DPRD yang diberhentikan atau berhenti kurang dari 6 bulan tidak diperbolehkan proses PAW. "PAW tidak dapat dilaksanakan apabila masa jabatan kurang dari 6 bulan terhitung surat permintaan PAW," ujar Hasyim.
Hasyim menyampaikan anggota DPRD yang diberhentikan dalam tiga alasan yakni meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah, serta diberhentikan.
Potensi permasalahan muncul terkait PAW seperti di dapil yang sama tidak ada calon menggantikan, atau semua calon mengundurkan diri, hingga yang dipecat atau diberhentikan kemudian melakukan perlawanan hukum maka memproses PAWnya maka perlu melihat kembali pedoman hukum agar dapat diatasi.
Calon PAW yang dinyatakan tidak memenuhi syarat antara lain meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan, diangkat sebagai anggota TNI, polisi, PNS, karyawan pada BUMN/BUMD atau badan lain yang bersumber dari keuangan negara, berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, PPAT, atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa berhubungan dengan keuangan negara.
Selain itu, calon yang tidak memenuhi syarat lainnya antara lain karena menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, calon yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun penjara, diberhentikan sebagai anggota parpol dan/atau menjadi anggota parpol lain.
Seluruh calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, kata Hasyim, dibuktikan dengan dokumen pendukung atau buktinya sesuai Pasal 20 PKPU 6/2017.
Sementara itu, Ketua KPU Kalimantan Tengah, Harmain menyampaikan kegiatan rakor ini dalam rangka menyamakan persepsi tentang proses mekanisme PAW DPRD Se-Kalimantan Tengah. "Supaya persepsi kita sama terkait PAW itu, maka dalam rakor ini kita berharap dapat menggali informasi kemungkinan potensi masalah PAW DPRD yang mungkin ada di KPU Kab/Kota," kata Harmain.
Kordiv Teknis Penyelenggaraan KPU Kab. Kotawaringin Timur Beni Setia, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kab Seruyan Muhammad Abdiannoor, KPU Kab Kapuas Agus Helmi membagikan pengalamannya dalam melakukan PAW anggota DPRD karena anggota DPRD meninggal dunia,serta ada juga yang mengundurkan diri karena mendaftar sebagai peserta Pilkada. Turut hadir, Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Kalteng Samsul Anam, serta KPU Kab/Kota se-Kalimantan Tengah. (humas kpu ri tenri/foto: james/ed diR)
