KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

Tenggarong, KPU Kukar – Bertempat di Kopiral Tenggarong Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Muchammad Amin menghadiri Sosialisasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, Dokumentasi dan Informasi Publik pada hari Selasa (10/05/22) didampingi Sri Ramadhaningsih, Kasubbag Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bawaslu Kukar dan diikuti oleh perwakilan dari unsur Forkopimda, partai politik, pegiat media, wartawan dan mahasiswa. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Saipul menyampaikan dalam sambutannya saat membuka acara, bahwa lembaga publik mempunyai kewajiban untuk memberikan yang terbaik terutama dari sisi pelayanan publik. Pelayanan publik ini harus terus melakukan upaya-upaya agar informasi maupun layanan yang diperlukan oleh masyarakat dapat berjalan lebih baik, salah satunya dengan terus berinovasi. “Sekarang ini pelayanan publik itu bukan hanya dari pelayanan yang sifatnya offline tapi juga harus yang sifatnya online. Ini juga memerlukan suatu hal yang sifatnya inovatif sehingga nanti kita bisa memberikan sesuatu hal yang lebih baik” Ucap Saipul. Saipul berharap dengan kegiatan ini tidak hanya Bawaslu, namun seluruh peserta kegiatan yang hadir dapat memahami materi yang dipaparkan oleh narasumber, sehingga mampu menjadi lembaga yang berkontribusi terhadap masyarakat. Harapannya kesempatan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin terlebih untuk menyongsong tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, Dokumentasi dan Informasi Publik dilihat dari perspektif jurnalis yang disampaikan oleh Ketua Persatuan Wartaman Indonesia (PWI) Kutai Kartanegara, Desman Minang Endianto. Desman menyampaikan bahwa kehumasan tentu sangat dekat kaitannya dengan penulisan berita di media. Sehingga perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan berita itu sendiri. Desman kemudian menjelaskan apa saja yang menjadi karakteristik/nilai dari sebuah berita, teknik meliput dan menulis berita kehumasan yang baik. “Humas perlu juga mengenali dunia pers dengan baik” Ujar Desman. Desman menjelaskan kehumasan lembaga publik harus memiliki keterampilan jurnalistik karena fungsinya tidak jauh berbeda dengan para insan pers. Desman menambahkan bahwa dalam penulisan berita harus ada kalimat berita, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Artinya didalam sebuah berita juga harus diisi kalimat kutipan untuk memberikan penegasan kepada publik. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Muchammad Amin mengatakan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini sangat baik bagi SDM kehumasan KPU Kukar untuk dapat meningkatkan pemahaman mengenai jurnalistik dan etika kerja pers. "Dapat meningkatkan kualitas kehumasan KPU Kukar dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik" kata Amin. “Kegiatan seperti ini sangat penting, agar Humas KPU Kukar bisa menyesuaikan standar jurnalistik dalam menginformasikan kepada publik”, kata Amin Tentunya dengan kegiatan ini hubungan kemitraan dapat terjalin antara kehumasan lembaga publik dengan kalangan pers agar komunikasi dapat berjalan dengan baik kedepannya.

Tenggarong, KPU Kukar - KPU Kukar melaksanakan apel penyambutan Anggota KPU RI periode 2022-2027 yang baru saja dilantik di Istana Negara pada hari Selasa (12/4/22) oleh Presiden Joko Widodo secara daring. Apel ini dilaksanakan oleh jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI di halaman Kantor KPU RI Jl. Imam Bonjol Jakarta dan diikuti secara daring oleh seluruh jajaran KPU se-Indonesia berdasarkan instruksi Sekjen KPU RI. Presiden Joko Widodo melantik 7 komisioner baru KPU RI, yaitu August Mellaz, Betty Epsilon Idrus, Hasyim Asy’ari, Idham Kholik, M. Afifuddin, Parsadaan Harahap, dan Yulianto Sudrajat di Istana Negara pada jam 13.30 WIB bersamaan dengan dilantiknya 5 komisioner Bawaslu RI periode 2022-2027. Setelah dilantik, komisioner baru KPU RI langsung bertolak ke Kantor KPU RI dan disambut Apel yang dipimpin langsung oleh Sekjen KPU RI, Bernard Dermawan Sutrisno, yang dalam laporannya menyampaikan kesiapan jajaran sekretariat KPU se-Indonesia untuk mengawal dan memfasilitasi ketua dan anggota KPU dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Selanjutnya dilakuan rangkaian acara serah terima jabatan dari pimpinan KPU RI periode 2017-2022 kepada pimpinan KPU RI periode 2022-2027 yang juga diikuti secara daring oleh jajaran KPU se-Indonesia. Acara sertijab tersebut dihadiri secara lengkap oleh pimpinan KPU RI periode 2017-2022 yaitu, Ilham Saputra, Arief Budiman, Pramono Ubaid, Evi Novida Ginting Manik, Viryan, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, serta Hasyim Asy’ari yang kembali terpilih sebagai Anggota KPU RI periode 2022-2027. Sebelum melaksanakan acara sertijab, ketujuh pimpinan baru KPU RI melaksanakan Rapat Pleno untuk memilih Ketua KPU RI yang baru, yang kemudian mempercayakan Hasyim Asy’ari untuk mengemban amanah sebagai Ketua KPU RI periode 2022-2027. Selanjutnya dilakukan konferensi pers oleh komisioner baru KPU RI yang dipimpin oleh Hasyim Asy’ari. Hasyim menyampaikan bahwa esok harinya sudah harus menghadiri undangan pimpinan DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat tahapan pemilu tahun 2024. “Dalam rangka untuk membahas draft peraturan KPU tentang tahapan pemilu” terang Hasyim. Ketua KPU Kukar, Purnomo menyampaikan dengan dilantiknya pimpinan baru maka KPU Kukar juga harus lebih mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024. “Kita tunggu saja hasil RDP besok, jika PKPU tahapan sudah ketok palu, artinya pemilu 2024 sudah tiup peluit” terang Purnomo.

Tenggarong, KPU Kukar – Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) KPU Kukar melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Kukar pada hari Jumat, (01/04/22). Kunjungan tersebut diasambut langsung oleh Kapolres Kukar, AKBP Arwin Amrin Wientama, dengan didampingi oleh Kabag Ops dan Kasi Humas Polres Kukar. Menyambut kedatangan KPU Kukar, Kapolres Kukar, AKBP Arwin Amrin Wientama mengatakan jajarannya siap mendukung tugas KPU Kukar melaksanakan tahapan Pemilu 2024 “Kami siap pak, mendukung apa-apa yang menjadi event-event atau agenda kegiatan dari KPU Kabupaten Kutai Kartanegara” Tegas Arwin. Ketua KPU Kukar, Purnomo kemudian menyampaikan tujuan kunjungan tersebut merupakan salah satu tugas KPU Kukar terkait komunikasi dengan stakeholder, terlebih dalam rangka persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.  “Bagian dari counter opini yang dilakukan KPU, bahwa kita sudah bekerja sesuai rules dan aturan, dan ini duduk melibatkan stakeholder yang lain untuk mengkondusifkan isu-isu atau penangkal hoax” Jelas Purnomo. Anggota KPU Kukar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Muchammad Amin melanjutkan dengan meminta agar Kasi Humas Polres Kukar dapat ikut masuk dalam WAG Bakohumas KPU & Instansi. “Untuk memangkas birokrasi informasi” Ucap Amin. Amin menjelaskan bahwa di dalam WAG Bakohumas KPU & Instansi tersebut KPU akan aktif menyampaikan informasi kepada stakeholder, informasi-informasi mengenai tahapan, terlebih ketika nanti PKPU terkait Tahapan dan Jadwal Pemilu telah disahkan. Yuyun Nurhayati selaku Divisi Program dan Data menambahkan bahwa kerjasama yang terjalin antara KPU Kutai Kartanegara dan Polres Kutai Kartanegara selama ini terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan khususnya untuk Polri pendataan pemilih yang aktif akan diTMS-kan, sementara untuk yang purna akan diinput sebagai data pemilih. “Semoga koordinasi semakin lancar, kemudian jika ada kegiatan nanti kita bisa bersinergi untuk informasi lebih lanjut untuk kesuksesan Pemilu yang akan datang” Harap Yuyun. Menanggapi hal-hal yang sudah disampaikan, Kapolres mengatakan untuk terkait data personil di Polres diupdate per semester. Nanti Kabag SDM akan mengupdate masyarakat Kukar yang aktif menjadi Polri maupun anggota Polri yang pensiun (purna). Kita bekerjasama, komunikasi, koordinasi, kolaborasi terkait dengan sharing info.  Kapolres juga mengucapkan terimakasih, ada perwakilan dari Polres yang dimasukkan didalam grup untuk mengupdate kegiatan-kegiatan. “Saya setuju saja pak” Jelas Kapolres menanggapi soal Kasi Humas Polres Kukar yang diminta bisa dimasukkan kedalam WAG Bakohumas KPU Kukar. Kapolres juga menyampaikan kedepannya berkeinginan untuk berkunjung ke KPU Kukar untuk dapat mempererat komunikasi.

Tenggarong, KPU Kukar  - KPU Kukar menggelar Rapat Koordinasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Rakor PDPB) Triwulan I Tahun 2022 dengan Stakeholder  pada hari rabu (30/03/2022) bertempat di Ruang Rapat lt. 2 Kantor KPU Kab Kutai Kartanegara. Rakor dipimpin oleh Ketua KPU Kukar dengan didampingi Anggota dan jajaran sekretariat KPU Kukar. Rakor tersebut dihadiri oleh stakeholder pemilu, diantaranya Perwakilan Sekretaris Daerah Kab. Kukar, Anggota Bawaslu Kutai Kartanegara, Kadisdukcapil Kab. Kukar, Perwakilan Dandim 0906/Kkr, Perwakilan Kapolres Kukar, Perwakilan Kajari Kukar, Perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, Perwakilan Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kukar, Perwakilan Kadis Kesehatan Kab. Kukar, Perwakilan Kadisdik Kab. Kukar, Perwakilan Kepala Kemenag Kab. Kukar, serta dihadiri juga oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Rakor kali ini juga dihadiri oleh Perwakilan Camat Loa Kulu, Perwakilan Camat Tenggarong, dan Perwakilan Camat Tenggarong Seberang secara luring, dan diikuti secara daring oleh jajarannya sampai ke tingkat desa. Ketua KPU Kukar, Purnomo melalui sambutannya menyampaikan harapan yang besar melalui Rakor ini terkait data pemilih berkelanjutan agar terus berjalan dan bersinergi dengan baik sehingga masyarakat dapat turut berpartisipasi aktif dalam Agenda Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Kemudian rapat dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait PDPB oleh Yuyun Nurhayati selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kukar. PDPB merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir yang telah disinkronisasi dengan data kependudukan secara nasional. Hasil rekapitulasi PDPB bulan Maret 2022 adalah sebanyak 490.896 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 254.287 pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 236.609 pemilih tersebar di 20 Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam Rakor ini, Yuyun juga menginformasikan adanya layanan mobile yang bernama “lindungihakmu” yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui apakah sudah atau belum terdaftar sebagai pemilih. “Aplikasi ini berbasis android, jika setelah dicek ternyata data kita belum terdaftar, kita bisa langsung melaporkan melalui aplikasi ini” terang Yuyun. Dalam Rakor ini KPU Kukar juga mendapatkan banyak masukan dan tanggapan terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, baik dari instansi pemerintahan, partai politik, maupun perangkat desa yang hadir melalui zoom meeting.

Tenggarong, KPU Kukar – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajaran sekretariat berkunjung ke kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Selasa (29/03/2022) dalam agenda Koordinasi Bakohumas. Jajaran KPU Kukar disambut oleh Ketua Bawaslu Kukar beserta anggota dan jajaran sekretariatnya di ruang rapat kantor Bawaslu Kukar. Ketua Bawaslu Kukar, Muhammad Rahman, menyampaikan pentingnya meningkatkan sinergi antar sesama lembaga penyelenggara pemilu di Kutai Kartanegara dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu tahun 2024. Ketua KPU Kukar, Purnomo, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya koordinasi kehumasan diantaranya untuk memfilter pemberitaan yang beredar sepanjang tahapan pemilu. “Koordinasi ini nantinya berguna untuk memfilter berita-berita hoax yang sering beredar dalam tahapan pemilu”, papar Purnomo. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Kukar, Muchammad Amin, menyampaikan persiapan dan kesiapan KPU Kukar untuk menyediakan informasi dan dokumentasi publik dengan pembenahan PPID KPU Kukar. “Kami terus lakukan pembenahan penyediaan informasi secara online untuk kemudahan publik mengakses informasi”, terang Amin. Lebih lanjut, Amin menerangkan koordinasi yang dilakukan antar kehumasan masing-masing lembaga adalah sebagai bentuk keaktifan KPU Kukar dalam mempublikasikan informasi. “Inginnya kami bisa aktif mengabarkan informasi kepada masyarakat tanpa menunggu masyarakat bertanya dulu,” jelas Amin. Dalam sesi diskusi yang dilakukan antara KPU Kukar dan Bawaslu Kukar menyepakati pentingnya kesamaan pemahaman dalam melaksanakan tahapan pemilu

Tenggarong, KPU Kukar – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menerima kunjungan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara beserta dengan Pejabat Struktural pada hari Rabu (09/03/2022). Kunjungan ini merupakan salah satu bagian dari program Bawaslu Kukar yaitu Berayakkan Pemilu. Dimana program ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengkonsolidasikan terkait persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. KPU Kukar menyambut program Berayakkan Pemilu ini sekaligus dalam rangka melaksanakan program Bakohumas KPU Kukar. Dalam pembukaan kegiatan, Ketua KPU Kukar, Purnomo berharap hubungan antara KPU Kukar dan Bawaslu Kukar agar hubungan antar penyelenggara dapat lebih harmonis baik dari segi regulasi maupun secara kelembagaan.  Hal ini disambung oleh Muhammad Rahman, Ketua Bawaslu Kukar dalam pembukaannya yang mengatakan bahwa memang Bawaslu dan KPU masing-masing memiliki regulasi, sehingga dalam pengalaman yang ada sering kali terjadi mispersepsi regulasi antara Bawaslu dan KPU. Untuk itu dirasa perlu untuk menjadi bahan diskusi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian beberapa hal penting dari masing-masing anggota Bawaslu Kukar yang kemudian ditanggapi oleh masing-masing anggota KPU Kukar, beberapa diantaranya terkait masalah data dan hukum. Yulia Parlina, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga menyampaikan agar pada kegiatan yang saat ini sedang berjalan di KPU Kukar terkait PDPB yang bertujuan untuk memperbaharui dan mengevaluasi data pemilih ini agar nantinya tidak meninggalkan persoalan-persoalan yang lebih rumit di tahun 2024 nanti.  “Untuk meminimalisir hal tersebut, maka pentingnya konsolidasi dan koordinasi antar kedua lembaga,” terang Yulia. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Sofiyan, Koordinator Divisi Penangan Pelanggaran. “Karena memang yang sering menjadi masalah adalah sering terjadi mispersepsi terkait peraturan yang masing-masing dimiliki oleh Bawaslu maupun KPU” Jelas Sofyan Menimpali hal tersebut, Teguh Wibowo selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawslu Kukar menyampaikan pentingnya mendiskusikan tahapan Pemilu 2024, terutama terkait Surat Keputusan dan Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU. “Terlebih Surat Keputusan dan Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kukar seringkali menjadi tiket untuk didaftarakan permohonan sengketa, sehingga sebelum adanya permohonan sengketa diperlukan koordinasi untuk meminimalisir hal tersebut.” Jelas Teguh. Ali Mukid, Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Kukar juga memberikan masukan dimana di Tahun 2024 tentunya akan banyak perubahan regulasi sehingga sebagai lembaga penyelenggara, Bawaslu Kukar dan KPU Kukar agar lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan peraturan dan memiliki koordinasi yang baik.  “Kedepannya juga diharapkan adanya link and match pengelolaan data antar kedua lembaga, bahkan jika diperlukan tidak hanya antar kedua lembaga namun juga dengan instansi daerah dan pemerintah daerah,” terang Mukid. Menanggapi poin-poin yang disampaikan oleh Bawaslu Kukar, Ketua KPU Kukar, Purnomo menyampaikan ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kukar yang juga sudah diidentifikasi oleh KPU di dalam kelembagaan. Terkait persoalan data pemilih memang merupakan salah satu persoalan krusial dari tahun ke tahun.  “KPU juga sudah melakukan upaya-upaya tekait digitalisasi data dan informasi. Persoalan data juga berkolerasi dengan banyak hal lain seperti anggaran dan logistik,” terang Purnomo.  Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Kukar, Muchammad Amin melanjutkan bahwa “perlu adanya forum diskusi dan kajian, karena pemahaman terkait peraturan perundang-undangan merupakan hal yang penting bagi seluruh jajaran penyelenggara,” terang Amin.  Erlyando Saputra selaku Divisi Hukum dan Pengawasan menambahkan bahwa “KPU Kukar dan Bawaslu Kukar memang perlu memiliki cara pandang yang sama terkait regulasi. Penguatan media sosial publikasi juga diperlukan untuk mencegah berita-berita hoaks, sehingga berita yang menyebar di masyarakat menjadi simpang siur dan akan mempengaruhi kinerja penyelenggara,” terang Nando.  “Terkait PDPB sendiri, KPU Kukar ingin masyarakat juga berperan aktif melalui informasi yang telah disebar melalui media sosial. KPU Kukar seringkali menemukan masyarakat yang melapor terkait tidak terdaftar dalam daftar pemilih, namun ketika diminta data lebih lanjut masyarakat tidak memberikan data maupun menanggapi kembali hal tersebut,” ucap Yuyun Kedepannya diharapkan KPU Kukar dan Bawaslu Kukar dapat lebih bersinergi dalam rangka menyelenggarkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024