KPU Republik Indonesia

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai penyelenggara pemilu menghindari pelaksanaan pemilu dalam suasana penuh kebencian, isu SARA. Pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi pendidikan pemilih bahwa kampanye SARA itu tidak benar dan tidak boleh dilakukan penting dilakukan. "Tentu KPU sebagai penyelenggara pemilu punya peran strategis, sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat, jika ada calon melakukan kampanye (dengan) isu SARA (maka perlu diberitahu) itu tidak baik, tidak perlu diikuti, jangan sampai terbakar karena isu tersebut. Dalam Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini salah satu materi webinar kita mengangkat isu SARA ini," ujar Ketua KPU Ilham Saputra saat membuka webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Seri 6 bertemakan Modus Operandi dan Solusi Kampanye SARA Dalam Pemilu dan Pemilihan, secara daring, Selasa (12/10/2021). Ilham memaparkan bahwa kampanye merupakan amanat dalam Undang-undang di mana tertulis bahwa setiap ajang Pemilu dan Pemilihan selalu ada tahapan kampanye. Hanya saja, lanjut Ilham, pada praktiknya kampanye yang dilakukan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu biasanya ditemukan isu SARA, hingga dipolitisasi berujung pada kebencian. "Tentu kita menghindari itu," tegas Ilham. Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menekankan sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan melalui Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan diharapkan akan memperluas sebaran informasi sebagai pelayanan KPU memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi, data terkait perkembangan situasi terakhir serta sebagai upaya mempersiapkan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024. KPU RI mengangkat tema mengenai kampanye SARA, karena kata Dewa, terdapat potensi kampanye SARA yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya sehingga penting untuk didiskusikan sebagai langkah pencegahan.  "Upaya sosialisasi pendidikan pemilih dalam rangka pencegahan kampanye SARA ini menjadi sangat penting, karena substansi kampanye bagaimana kandidat menyampaikan visi misi program untuk meyakinkan pemilih," ujar Dewa. Pakar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Kris Nugroho menjabarkan faktor terjadinya kampanye SARA antara lain akibat konteks persaingan atau kompetisi yang sifatnya zero sum atau kandidat yang bertarung bisa dua kandidat lalu menganggap calon lain sebagai lawan sehingga berupaya memanfaatkan isu tersebut. Pemanfaatan isu SARA, kata Kris, salah satunya untuk mengantisipasi kekalahan partai politik. Implikasi SARA dalam kampanye, kata Kris, akan melemahkan institusi demokrasi terutama partai karena partai politik gagal menawarkan alternatif kebijakan program sebagai daya tarik untuk memikat pemilih. Selain itu, akan mengurangi legitimasi penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu karena maraknya kampanye SARA maka pemilih rasional akan dirugikan. Untuk itu, Kris menyarankan kekuatan ketat penyelenggara pemilu untuk mengendalikan agar kampanye SARA tidak menjadi pesan politik yang menjungkir balikkan norma demokrasi. Solusi terhadap politisasi SARA dalam kampanye yakni membentuk kader siap membela program partai, mempertegas regulasi pemilihan dan pilkada dengan memberi sanksi dan denda politisasi SARA dalam kampanye, memperkuat pengawasan pemilihan serta memperkuat literasi politik. Senada, Pakar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Valina Singka Subekti mengatakan kompetisi menjadi faktor penyebab antar kandidat calon atau antar partai menghalalkan segala cara untuk memenangkan konstentasi dengan memanfaatkan isu SARA yang dinilai efektif untuk mendapatkan simpati. Solusinya, kata Valina, desain kelembagaan regulasi mengenai sistem pemilu perlu dilihat kembali, serta perlu edukasi elite partai dan masyarakat luas dengan berbagai strategi komunikasi sehingga aktif melaporkan jika ada kampanye SARA. "Supaya masyarakat menjadi reaktif ketika muncul isu SARA justru kemudian melaporkan ke pengawas pemilu, ada edukasi terkait pengawas pemilu, cara melaporkan ke pengawas pemilu, dibuat lebih sederhana proses pelaporan, dan juga mengenai penegakan hukum lebih efektif perlu dievaluasi," kata Valina. Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Bambang Gunawan mengatakan bahwa demokrasi di era digital ini bukan lagi berbicara mengenai eksekutif, yudikatif, dan legislatif tetapi ada juga pers dan media sosial termasuk dalam pilar demokrasi. Media sosial, kata Bambang, menjadi sarana pertukaran aspirasi politik tetapi juga di sisi lainnya mengakibatkan banjir informasi berisi hoaks, ujaran kebencian dan fitnah. Untuk mengantisipasinya, Bambang mengatakan pihaknya melakukan monitoring isu, pengendalian hoaks dengan patroli siber, diseminasi informasi dengan mengajak masyarakat menjadi pemilih aktif terutama berkenan datang ke KPU untuk melakukan pencoblosan, hingga memanfaatkan SMS blas, chat bot, dan memanfaatkan platform digital yang ada untuk mengajak berpartisipasi pada pemilu. Namun, Bambang menekankan antisipasi berbagai informasi hoaks yang juga mengangkat isu SARA perlu dukungan seluruh pihak untuk menjaga jagat maya Indonesia dan meningkatkan kemampuan semua pihak untuk memilah informasi. Turut hadir Anggota KPU RI Viryan, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan, serta Jurnalis Maya Karim selaku moderator. (humas kpu ri tenri/ foto james/ed diR)

Denpasar, kpu.go.id - Suasana yang kondusif di Provinsi Bali, membuat Pulau Dewata siap menyongsong penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali pun bahkan menyelenggarakan kapanpun pemilu dilaksanakan. Hal tersebut terungkap saat KPU hadir pada Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di masa reses bersama Gubernur Bali, di Kantor Gubernur Bali, Senin (11/10/2021). Dari KPU hadir Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI Eberta Kawima, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga KPU RI, Dorhardo Pakpahan serta Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan. Lidartawan sendiri pada paparannya menegaskan betul kesungguhan KPU memerhatikan detail kesiapan tiap elemen menyambut datangnya tahapan pemilu dan pemilihan. Pertama sarana dan prasarana, KPU Bali menurut dia telah mengosongkan gudang sebagai bentuk kesiapan menyambut tahapan pemilu dan pemilihan yang akan dilaksanakan beririsan. Selain itu juga telah berkoordinasi dengan Kominfo untuk memastikan kesiapan jaringan dalam hal penggunaan sistem informasi.  Selain sarana dan prasarana, KPU menurut dia juga bersungguh-sungguh dalam menghadirkan data pemilih yang akuntabel melalui kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dari kegiatan ini, KPU juga telah menyampaikan adanya potensi penambahan kursi akibat bertambahnya jumlah penduduk di Kab Gianyar dan Badung. Hal lain yang juga disampaikan adalah kesiapan dan kekompakan SDM. Dan terkait SDM ini pula, dihadapan Ketua dan Anggota Komisi II serta Gubernur Bali, Lidartawan menyampaikan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota KPU Provinsi Bali serta Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali yang akan habis di 2023 dan 2024. "Kami di KPU Provinsi akan habis pada 21 September 2023, seluruh kab/kota selain Klungkung habis pada 16 Oktober 2023, dan Klungkung sendiri habis pada 9 Januari 2024," jelas Lidartawan. Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani juga menyampaikan kesiapan lembaganya mengawasi jalannya tahapan pemilu dan pemilihan di Bali. Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster pada pertemuan ini menyampaikan beragam hal. Salah satunya terkait usulan Rancangan Undang-undang (RUU) Bali.  Dan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memastikan akan menghimpun masukan yang didapat selama kunjungan kerja di Bali. Selain kesiapan pemilu dan pemilihan, RUU Bali, Komisi II juga akan membahas terkait rekrutmen CPNS, PPPK sebagai bahan rapat di parlemen nanti. (humas kpu ri dianR/foto: dianR/ed diR)

Denpasar, kpu.go.id - Kunjungan di Provinsi Bali dimanfaatkan Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi bersama Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI Eberta Kawima untuk menyapa jajaran KPU Provinsi Bali serta KPU Kab/Kota se-Provinsi Bali.  Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Bali sekaligus menambah semangat sekaligus menyampaikan informasi terkini, kebijakan yang ada di KPU RI.  I Dewa Kade Wiarsa Raka memulai pertemuan dengan mengajak jajaran KPU di Bali untuk menjaga momentum kesuksesan menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Penguatan kelembagaan menurut dia penting dalam mendukung kerja kepemiluan.  Menurut dia meski tahapan dilaksanakan tahun depan, namun mengingat Undang-undang (UU) tidak berubah maka persiapan bisa dilakukan sejak awal, baik berupa sosialisasi pendidikan pemilih maupun penguatan pemahaman regulasi.  Dewa juga berpesan agar jajaran KPU di Provinsi Bali untuk menjaga koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) tetap dilakukan. Pembahasan dengan pemda nantinya dapat disampaikan kembali pada pertemuan rapat pimpinan yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat.  Sementara itu Eberta Kawima menambahkan dalam menghadapi tahapan pemilu maupun pemilihan, maka beberapa hal perlu menjadi perhatian, seperti kesiapan SDM, anggaran maupun sarana dan prasarana. Terkait SDM beberapa waktu lalu KPU RI salah satunya telah mengisi kekosongan jabatan sekretaris kab/kota dan dalam waktu dekat akan merevisi regulasi yang mengatur nomenklatur jabatan di KPU provinsi maupun kab/kota. Adapun terkait anggaran KPU telah mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pemilu maupun pemilihan.  Dan untuk sarana prasarana juga mulai menginventarisir kondisi gedung serta kelengkapan kantor lain, untuk mendukung jalannya kerja maupun tahapan pemilu dan pemilihan. (humas kpu ri dianR/foto: dianR/ed diR)

Jimbaran, kpu.go.id - Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan terus tumbuh di sejumlah daerah di Tanah Air. Terbaru program ini hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pembekalan kader di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Sebanyak 25 orang dari beragam latar belakang datang untuk mendapat materi tentang pentingnya pemilu dan pemilihan yang selanjutnya bisa disebarluaskan kepada masyarakat sekitar.  Kelurahan Jimbaran sendiri dipilih atas berbagai pertimbangan salah satunya tingkat partisipasi pemilih yang lebih sedikit dibanding desa/kelurahan lainnya. Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang hadir langsung pada kegiatan ini Sabtu (9/10/2021) menyampaikan terimakasih kepada kader yang telah mengikuti acara ini. Dia berpesan kepada kader untuk dapat menyerap segala macam materi yang tujuannya menambah pengetahuan sebagai bekal bersosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjadi pemilih cerdas di pemilu dan pemilihan nanti.  Salah satunya menurut Dewa adalah pentingnya memahami larangan terlibat dalam praktek politik uang di mana sebagian masyarakat menganggap mahfum. "Padahal dampaknya akan sangat besar yaitu korupsi dan masyarakat tidak akan mendapatkan hak mereka," kata Dewa. Oleh karena itu Dewa berharap kader usai mendapat pengetahuan, selanjutnya dapat meneruskan kepada masyarakat, memberikan pemahaman pencerahan terhadap pemilih untuk mencegah terjadinya politik uang, cara penyampaiannya bisa dengan teknik komunikasi yang baik maupun dengan cara seni. "Saya berharap semoga kegiatan ini dapat membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggungah kesadara politik masyarakat di lingkungannya. Seperti slogan kita Dari Desa untuk Demokrasi, Dari Desa untuk Indonesia" Sebelumnya Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM I Gede John Darmawan, membuka kegiatan ini sekaligus memberikan arahan kepada peserta untuk tetap mengikuti kegiatan ini dengan baik. Pembekalan ini menghadirkan narasumber dari bidang akedimisi yaitu Dosen Fisipol Universitas Warmadewa, I Nyoman Wiratmaja dengan materi Pendidikan Pemilih dalam Pencegahan Politik Uang, dan Dosen Ilmu Komunikasi UNUD, Ni Made Ras Amanda G, yang memaparkan materi Teknik Komunikasi Publik. I Nyoman Wiratmaja mengatakan bahwa Politik uang itu memang terjadi dan ini harus dibenahi. Karena politik uang adalah korupsi. Harus adanya pemahaman yg perlu dikaji ulang. Ia pun berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti disini, dan terus dilakukan secara berkelanjutan. Sedangkan Ni Made Ras Amanda G menerangkan bahwa ada 4 strategi dalam berkomunikasi yaitu siapa sasarannya, media apa yang digunakan, siapa yang berbicara, dan yang terakhir data apa yang dikomunikasikan. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris KPU Prov Bali, Ketua KPU Kab Badung, perwakilan Kesbangpol Provinsi Bali, Camat Kuta Selatan, dan Lurah Jimbaran. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan berkesempatan menutup kegiatan dengan berharap kedapa peserta bersama membangun pemilih Jimbaran yang lebih baik dan menghapuskan politik uang dari Bali. (humas kpu ri dessy/foto: dessy/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id  -  Menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan berbagai persiapan, peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi pendidikan pemilih. Salah satunya pelaksanaan webinar yang diinisiasi KPU Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah, hari ini, Senin (11/10/2021). Mengangkat tema "Menyongsong Pemilu Tahun 2024 bersama 1.000 Murid SMA/SMK se-Kabupaten Bogor" Webinar dihadiri secara daring Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Dalam pengantar webinar, Dewa menekankan pentingnya generasi muda sebagai masa depan demokrasi dan pemilu di Indonesia. Menurut dia program bagi pemilih pemula adalah salah satu rencana yang akan digagas KPU menyongsong Pemilu dan Pemilihan 2024. Sebab selain pertama kali menggunakan hak pilihnya, ke depan pemuda juga menjadi penerus kepemimpinan. "Jadi memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait aspek kepemiluan bagaimana hak dan kewajiban pemilih selaku warga negara yang baik bagaimana mereka tercerahkan tentu menjadi sangat penting, bagaimanapun generasi muda adalah masa depan bangsa Indonesia termasuk masa depan kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia," jelas Dewa. Dalam kesempatan ini juga , Dewa meminta KPU Kabupaten Bogor dapat melanjutkan kolaborasi yang dilakukan melalui program-program lainnya demi penguatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula."saya berharap dapat dirintis suatu saat nanti ini harapan saya kepada KPU Kabupaten Bogor bersama Dinas Pendidikan dan Ibu Bupati semacam KPU mengajar, secara serentak di sekolah-sekolah yang ada bersama PPK barang kali, memberikan informasi terkini mengenai pemilu," ungkap pria kelahiran Bali itu. Usai pengantar, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian Keynote Speak dari Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin, dalam paparannya, Ade menjelaskan pentingnya peran generasi muda khususnya pemilih pemula dalam memilih pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian kegiatan juga diisi dengan penyampaian materi dari Narasumber Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Idham Holik dan Kepala Kantor Cabang  Dinas Pendidikan Wilayah I Prov. Jabar, Dadang Sufyan Syaifullah. Bertugas sebagai Moderator, Anggota KPU Kabupaten Bogor, Herry Setiawan. Sebagai Informasi, kegiatan webinar juga dihadiri secara daring oleh Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Cahyo Ariawan. Kegiatan webinar sendiri berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab dari sejumlah murid. (humas kpu ri bil/foto: bil/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Suksesnya sosialisasi pendidikan pemilih tentunya perlu didukung oleh semua pihak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara tidak bisa bekerja sendiri, dukungan stakeholder diperlukan dan salah satunya dalam mendukung pendidikan pemilih melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.  Hal ini disampaikan Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat Peluncuran Program Kolaborasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Desa Peduli Pemilu & Pemilihan yang digelar KPU Kabupaten Majalengka di Desa Buninagara, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Kamis (7/10/2021).  Dewa menyampaikan melalui kolaborasi ini diharapkan lahir kader yang dapat mendorong masyarakat di Desa Buninagara menggunakan hak pilihnya sesuai kehendaknya. "Program ini mendorong pemilih yang berdaulat, cerdas, mandiri, dan juga bisa memberikan motivasi atau menjadi inspirator bagi saudara kita di desa, kampung atau kelurahan setempat," ujar Dewa.  Kolaborasi ini juga diperlukan karena Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 akan sangat kompleks, sehingga kata Dewa, harus dikerjakan bersama. "KPU tidak bisa sendiri, oleh karena itu dengan cara sekarang kami berharap ini bisa membantu kami bersama-sama," kata Dewa. Senada, Kepala Desa Buninagara Asep Sukmawan menyinggung persoalan KPPS. Menurut Asep, kesuksesan penyelenggaraan baik Pilkada dan Pemilu di daerah Kabupaten Majalengka sangat berpengaruh dari KPPSnya. Asep pun berharap dengan adanya program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, bisa lebih meningkatkan lagi hasil yang didapat dari pemilu.  Ketua KPU Kabupaten Majalengka, Agus Syuhada mengatakan kolaborasi yang dilakukan ini sebagai langkah meningkatkan kuantitas dan kualitas demokrasi di desa yang mana menjadi kewajiban seluruh stakeholder tak hanya KPU saja. "Kami berpikir bahwa tidak hanya KPU melakukan itu, tidak hanya KPU harus melakukan perbaikan kualitas demokrasi, kualitas dalam artian demokrasi tidak dicederai dengan politik transaksional," ujar Agus. Dandim 0617 Majalengka, Letkol Inf. Andik Siswanto menyatakan pentingnya program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini dilakukan untuk menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024 nanti. Andik berharap program kolaborasi in dapat memperbaiki data pemilih dari tingkat terbawah yaitu tingkat desa sehingga didapatkan data valid serta dapat menyebarkan kesadaran masyarakat desa untuk menggunakan hak pilihnya."Kepada seluruhnya pada hari H-nya pada saat pemilihan semua yang punya hak pilih berbondong-bondong ke TPS, karena ini merupakan hak, tolong digunakan," ujar Andik.  Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok mengatakan program ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih baik pelaksanaan pemilu maupun juga pemilihan. Selain meningkatkan partisipasi, Rifqi mengatakan melalui program ini KPU dapat merekrut para kader untuk bergabung membantu memberikan pemahaman, memberikan informasi, menyadarkan warga untuk peduli terhadap pemilu dan pemilihan sehingga kualitas pemilih dapat meningkat.  "Peningkatan kualitasnya bisa diukur bagaimana kemudian diharapkan pemilih di Majalengka itu pemilihnya pemilih mandiri, mandiri itu dia memilih bukan karena paksaan, bukan karena bujukan, atau karena pengaruh orang lain, dia memilih karena pilihan sendiri, ada kemandirian harus dimiliki pemilih," kata Rifqi. Turut hadir Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI Cahyo Ariawan. (humas kpu ri tenri/ foto tenri/ed diR)